Profile BKPSDM

Program dan Kegiatan

Sejalan dengan arah kebijakan strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, maka ditetapkan serangkaian program untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan tersebut sebagai berikut:
-    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-    Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-    Program peningkatan Disiplin aparatur
-    Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
-    Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
-    Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-    Program Pendidikan Kedinasan
-    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-    Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur

A. Kebijakan

Kebijakan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang ingin dicapai adalah :

  1. Melaksanakan pengadaan/ recruitment pegawai dan perencanaan pengembangan karier pegawai;
  2. Menganalisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan;
  3. Melaksanakan mutasi/rotasi pegawai dan penempatan pegawai sesuai kompetensi;
  4. Melaksanakan dan memberikan pelayanan di bidang administrasi kepegawaian;
  5. Meningkatkan akurasi data dan pelaporan;
  6. Mengembangkan system peyelenggaraan diklat;
  7. Meningkatkan kompetensi pegawai dan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar  dan kursus-kursus.
  8. Melakukan penegakan hukum dan pembinaan disiplin pegawai;
  9. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.


C. Kegiatan

Berdasarkan program yang telah ditetapkan maka kegiatan yang ingin dilaksanakan adalah sebagai berikut :

  1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, pembinaan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Menyelenggarakan penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Menyelenggarakan komunikasi, koordinasi dan konsultasi ke sesama di bidang kepegawaian;
  4. Menyelenggarakan pelaksanaan inventaris barang;
  5. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan badan;
  6. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian badan;
  7. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi keuangan badan;
  8. Menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan;
  9. Menyelenggarakan penyusunan Perencanaan Kinerja;
  10. Menyelenggarakan penyusunan Program kerja;
  11. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  12. Menyelenggarakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan  Anggaran (DPA);
  13. Menyelenggarakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  14. Menyelenggarakan penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  15. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
  16. Menyelenggarankan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
  17. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat;
  18. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa komunikasi,  sumber daya air dan listrik;
  19. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;
  20. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  21. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
  22. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  23. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  24. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  25. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga;
  26. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  27. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
  28. Menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
  29. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/ teknis perkantoran;
  30. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional;
  31. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan mebeleur;
  32. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
  33. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional;
  34. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
  35. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;
  36. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
  37. Menyelenggarakan kegiatan pemulangan pegawai yang pensiun;
  38. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal;
  39. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  40. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
  41. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
  42. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan pelaporan capaian kinerja (LAKIP);
  43. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan networking/sistem jaringan informasi, homepage dan web site;
  44. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis;
  45. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan penjenjangan struktural;
  46. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan keterampilan profesionalisme;
  47. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah;
  48. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan structural bagi PNS daerah;
  49. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah;
  50. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah;
  51. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana pembinaan karier PNS;
  52. Menyelenggarakan kegiatan seleksi penerimaan calon PNS;
  53. Menyelenggarakan kegiatan penempatan PNS;
  54. Menyelenggarakan kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS;
  55. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah;
  56. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan instrumen analisis jabatan PNS;
  57. Menyelenggarakan kegiatan seleksi dan penetapan PNS untuk  tugas belajar;
  58. Menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
  59. Menyelenggarakan kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai;
  60. Menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan penyelenggarakan penerimaan praja IPDN;
  61. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat);
  62. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan diklat;
  63. Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan data mengenai pengangkatan dan penghentian dalam jabatan;
  64. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi pemindahan pegawai dan status PNS;
  65. Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan nota peringatan kepada pejabat fungsional yang harus sudah memenuhi angka kredit yang disyaratkan;
  66. Menyelenggarakan penyiapan keputusan bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal pengengkatan pertama dalam jabatan fungsional;
  67. Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pengumpulan, penyiapan dan penyimpanan data pegawai dalam rangka pembinaan pegawai;
  68. Menyelenggarakan pelaksanaan penyimpanan bahan-bahan yang berhubungan dengan pembinaan disiplin PNS, pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pembinaan hukum dan perundang-undangan di bidang disiplin pegawai;
  69. Menyelenggarakan pengurusan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
  70. Menyelenggarakan pengurusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/ suami;
  71. Menyelenggarakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data serta penyiapan data pegawai dalam rangka pengupayaan kesejahteraan PNS;
  72. Menyelenggarakan pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, pengevaluasian keakuratan dan kelengkapan data/ informasi kepegawaian;
  73. Menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan administrasi bantuan tabungan perumahan bapertarum/ taperum;
  74. Menyelenggarakan pengurusan cuti pegawai;
  75. Menyelenggarakan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur;
  76. Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan bahan guna penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur;
  77. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dengan propinsi atau dengan kabupaten/ kota lainnya dalam rangka pengiriman atau penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  78. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan dan pengiriman pendidikan dan pelatihan aparatur;
  79. Menyelenggarakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur;
  80. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas belajar;
  81. Menyelenggarakan pelaksanaan ijin belajar;
  82. Menyelenggarakan pelaksaaan pemantauan dan evaluasi terhadap alumni pendidikan dan pelatihan aparatur;